Peluncuran SIMSI versi 2.0 dilakukan oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana bersama Staf Ahli Menteri Kominfo Gun Gun Siswadi yang mewakili Menteri Rudiantara, Komisioner KI Pusat Bidang Penyelesaian Sengkata Informasi (PSI) Arif Adi Kuswardono dan Plt Sekretaris KI Pusat Bambang Sigit Nugroho. Usai peluncuran SIMSI versi terbaru itu, KI Pusat bersama IPC (Indonesian Parliamentary Center) langsung menggelar bimbingan teknis tentang aplikasi SIMSI terhadap peserta dari KI Pusat dan KI Provinsi/Kabupaten/Kota selama tiga hari.
Diharapkan dengan hadirnya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) yang di-launching Komisi Informasi (KI) Pusat dapat mempercepat penyelesain sengketa informasi di KI Pusat maupun di KI Provinsi/Kabupaten/Kota dan dapat mengatasi hambatan dan rintangan dalam penyelenggaraan peradilan adalah menjadikan modernisasi manajemen perkara sebagai agenda pembaruan peradilan untuk mencapai visi badan peradilan Indonesia yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Modernisasi manajemen perkara ini berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara diyakini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses bisnis pengadilan. Berbagai penelitian telah memberikan bukti empiris bahwa investasi di bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (speed), konsistensi (consistency), ketepatan (precision), dan keandalan (reliability). Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
.jpeg)
.jpeg)
0 comments:
Post a Comment